TANAH BUMBU, aktualkalsel.com — Setelah Zairullah Azhar terpilih sebagai bupati Tanah Bumbu periode 2021 – 2024 berkembang isu jika pendukung salah satu paslon yang saat ini ada menduduki jabatan di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
” Yang pasti, paska pilkada Tanah Bumbu masih meninggalkan isu public yang menyasar pemerintah daerah ataupun paslon pemenang pilkada,” kata Ketua Fraksi PAN Fawahisah Mahabatan kepada aktualkal.com , Jumat ( 1/1/2021 ).
Saat ini begitu kencang berhembus akan terjadi posisi pergantian pejabatan di lingkungan pemerintahan yang seolah-olah akan menyapu bersih pejabat yang tidak pro terhadap paslon yang terpilih.
Kemudian menggantikan dengan pejabat yang memihak paslon terpilih.
Menurut Fawahisah, paslon yang terpilih tidaklah seperti demikian bahkan kalau terjadi pergantian nanti , maka bupati baru dilantik, mereka yang menduduki jabatan karena diyakini mereka yang mampu menjalankan program kerja pemerintah.
” Track record atau visi pejabat yang diangkat diyakini mampu menjalankan program kerja pemerintah daerah,” katanya.
Dikatakan, mampu menjabat visi-misi bupati dan wakil terpilih, selain itu tentunya pejabat-pejabat yang mampu mampu memposisikan kinerjanya dalam berjuang menuntaskan pembangunan daerah disisa jabatan bupati dan wakil bupati yang masih menjabat sekarang.
Maka seperti itu sangat apresiasi dengan reward dan sebaliknya pejabat yang hanya justru cendrung membuat keputusan yang blunder dan terkesan merugikan kepentingan umum maka sudah seharusnya mendapatkan punishment.
Hal itu, ungkap Fawahisah, kita anggap bijak dan rasional bahkan terhadap bupati dan wakil, tidaklah melakukan pelanggaran yg di tuangkan dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
” Maka keliru kalau ini dimaknai dengan aksi bagi-bagi jabatan.
Selain itu tidak lah elok jika ada kebijakan yang dikeluarkan bupati selalu disoroti dengan kalimat negatif dan dikaitkan dengan pilkada. Edwan
