BANJARMASIN, AKTUAL — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin, Sri Nurnaningsih, mendesak Pemko Banjarmasin kembali menganggarkan dana kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah pada APBD murni 2018.
Sri yang merangkap sebagai Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin ini menuturkan, rapat finalisasi anggaran bersama pihak eksekutif tidak berjalan mulus setelah gagal menggelar rapat pada Selasa (7/11). Alhasil, rapat mesti ditunda.
“Karena ada pembahasan alot terkait kelanjutan pembangunan RS Sultan Suriansyah Banjarmasin, rapat finalisasi ini kembali dijadwalkan minggu depan,” kata Sri, Rabu (8/11/ ).
Dalam APBD murni 2018, Sri menuturkan tidak ada anggaran kelanjutan RS Sultan Suriansyah. DPRD pun menolak usulan RAPBD 2018 bila tidak ada pengalokasian dana untuk pembanguanan RS Sultan Suriansyah.
Menurut Sri, pihak Pemko Banjarmasin masih berharap suntikan dana pemerintah pusat sebesar Rp 147 miliar. Padahal dari informasi Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin, dana itu sudah tidak bisa dikucurkan.”Dana ini sudah lose, jadi tidak ada anggaran dari pusat,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Mengutif informasi dari Dinkes Banjarmasin, ia melanjutkan, usulan dana bantuan sudah disodorkan sampai ke Kementerian Kesehatan dan sudah disetujui. Namun kemudian dilimpahkan lagi ke Kementerian Keuangan. Setelah dilimpahkan kesana-kemari, kata Sri, dana bantuan menguap karena tidak ada pengawalan dari Pemkot Banjarmasin.
“Permasalahnnya, pihak Pemkot Banjarmasin mengatakan, Dinkes tidak menandatangaininya. Ini seperti ada ketidaksinkronan,” katanya.
Sebelumnya, pembangunan RS Sultan Suriansyah merupakan pembanguan skala prioritas, dan pada APBD perubahan 2017, sudah ada pengalokasian dana Rp 38 miliar. Namun dalam APBD perubahan, tidak dikerjakan, sehingga mengakibatkan silpa. Alhasil, kelanjutan proyek RS Sultan Suriansyah terkesan mangkrak.
Sri mengatakan, Banggar DPRD Banjarmasin selanjutnya meminta Pemko kembali meanggarkan kelanjutan RS Sultan Suriansyah pada APBD Murni 2018.
Dan pihaknya berharap Pemko mengambil sikap tegas terhadap Dinas Kesehatan agar tidak terkesan terbengkalai. “Kami menginginkan pembangaunan ini dibiayai oleh APBD dan APBN,” tegasnya. Edwan Muhammad
