TANAH BUMBU, aktualkalsel.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( Fraksi PKB ) mengharapkan penyusunan dan pembahasan RAPBD-Perubahan tahun 2023, hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang sudah atau sedang berjalan.
Hal itu dipertanyakan Fraksi PKB
pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa ( 22/8/2023 ), dengan agenda Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang RAPBD Perubahan Tahun 2023
Evaluasi itu, menurut partai ini, mulai dari mulai proses pelaksanaan program, serapan anggaran serta output dan outcome dari program yang dijalankan dengan demikian, pada penyusunan RAPBD perubahan tahun 2023 ini betul-betul tepat sasaran yang bersandar kepada kebutuhan skala prioritas program!
Menjawab pertanyaan Fraksi PKB, Bupati Tanah Bumbu Abah Zairullah menegaskan, dalam penyusunan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2023 sudah menyesuaikan dengan prioritas dan target sasaran masing-masing program, serta kami akan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi fisik dan keuangan secara berkala.
” Diharapkan kepada Pemerintah Daerah, melalui seluruh SKPD untuk penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan, serta tepat sasaran,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan memastikan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menjalankan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Penting juga untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran ini dilakukan dengan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
Untuk sementara, secara garis besar posisi anggaran pada rancangan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023, untuk Pendapatan Daerah Mengalami kenaikan Sebesar 755 Miliyar 840 Juta 326 Ribu 507 Rupiah dari anggaran pendapatan semula 2 Triliun 298 Miliyar 177 Juta 675 Ribu 120 Rupiah.
Sehingga Jumlah Pendapatan setelah perubahan 3 Triliun 54 Miliyar 18 Juta 1.627 Rupiah. Apabila diamati kebijakan keuangan pemerintah daerah saat ini mengalami kenaikan sebesar 32,88%. Edwan
