TANAH BUMBU, aktualkalsel.com – Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Komisariat Wilayah (Rakomwil) yang digelar di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketua Forsesdasi Kalimantan Selatan H Said Abdullah melalui Wakil Ketua, H Ambo Sakka menyampaikan, ada tiga agenda penting yang menjadi pembahasan dalam Rakom yang berlangsung 2-4 Juni 2023 tersebut.
“Pertama, terkait kesiapan Kabupaten dan Kota menghadapi Pilkada Serentak 2024. Kedua, Kondisi terkini terkait Peraturan Pemerintah nomor 49 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dan ketiga penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan SOTK,” terang Ambo dalam laporannya.
Rakomwil Forsesdasi dihadiri 50 peserta se Kalimantan Selatan yang berlangsung di Ruang Bersujud 1 Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin,Sabtu(3/6/2023).
Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik H.Sulkan saat membuka kegiatan ini menyampaikan menyambut baik dilaksanakannya Rakomwil Forsesdasi di Tanah Bumbu.
Gubernur berharap apa yang menjadi agenda utama Rakomwil Forsesada mampu mengidentifikasi masing masing persoalan di daerah dan merumuskan solusi terhadap persoalan tersebut untuk kemajuan daerah Kalimantan Selatan.
“Melalui forum ini sampaikanlah ide,saran dan pengalaman terbaik anda untuk kemajuan daerah kita,”ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Abah Zairullah Azhar, menyampaikan selamat datang di Bumi Bersujud sangat mengapresiasi kegiatan Forsesdasi Kalsel yang digelar di Tanah Bumbu ini.
Menanggapi salah satu agenda pembahasan Forsesdasi Kalsel yakni penghapusan status pegawai pemerintah non ASN, Zairullah mengatakan dirinya akan memperjuangkan keberadaan tenaga non ASN mengingat mereka merupakan ujung tombak pembangunan di daerah.
“Tenaga non ASN ini punya sejarah dan jasa membangun Tanah Bumbu. Oleh karena itu saya menitip pesan melalui Forum ini nantinya akan mengeluarkan rekomendasi memperjuangkan mereka,” ungkapnya.
Zairullah menekankan dirinya menilai keberadaan tenaga non ASN masih sangat diperlukan dalam pemerintahan daerah.Yudis/ Edwan
