JAKARTA, aktualkalsel.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berencana melakukan alih status UPTD BLK setempat ke UPT Kemnaker mendapat sambutan positif dari Dirjen Binalattas Kemnaker RI Rudi Hartawan.
” Pak Dirjen menyambut baik sekali terhadap rencana usulan Pemkab Tanah Bumbu, mengenai pembentukan UPT Kemnaker RI, saat kami berkunjung ke sana, Selasa kemarin,” kata Sekda Kabupaten Tanah Bumbu Ambo Sakka kepada aktualkalsel.com, Rabu ( 23/6/2021) malam.
Pembentukan UPT Kemnaker RI di daerah akan dianggarkan pembangunan pada tahun 2022 dengan anggaran Rp100 miliar.
Pembentukan UPT Kemnaker RI di daerah ini pembangunan direncanakan pada tahun 2022 mendatang dengan anggaran Rp100 miliar.
Menurut Sekda, Pemkab Tanah Bumbu mempunyai peluang dapat dibangun UPT BLK Kemnaker dikarenakan wilayah strategis sebagai penyangga ibu kota negara, kawasan industri.
” Dan secara demografi memungkin, jarak tempuh ke ibu kota provinsi jauh dan sumber daya alam,” ungkap Ambo Sakka.
Dengan dibangunnya UPT BLK Kemnaker RI atau workshop di Tanah Bumbu, tentunya akan seleras dan sinergitas dengan Visi dan Misi Bupati Zairulah Azhar.
Jadi, ungkap Ambo Sakka, dengan adanya UPT BLK Kemnaker RI melalui pelatihan berbasis kompetensi, bagi pencari kerja mempunyai skil sehingga mampu kerja secara mandiri, menciptakan lapangan kerja, dan dapat berdaya saing dalam kesempatan kerja sehingga pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu berkurang sesuai dengan target RPJMD 2021-2026.
Untuk itu, Pemkab Tanah Bumbu, dalam hal ini, Bupati Tanah Bumbu, Sekda bersama tim akan mempersiapkan secara serius syarat dan ketentuan peningkatan UPTD BLK Tanah Bumbu menjadi UPT BLK Kemnaker RI .
” Pak Bupati, saya beserta tim nanti akan melakukan audensi dengan Menteri Kemnaker RI dalam waktu dekat ini guna terealisasi pendirian UPT BLK Kemnaker RI atau workshop pelatihan berbasis kompetensi,” ungkap Ambo Sakka.
Jika UPT BLK Kemnaker RI dibangun di Tanah Bumbu, maka akan menjadi pembina UPTD BLK se Kalsel. SKR/edwan.
