Banjarmasin, AKTUAL – Para anggota DPRD Kota Banjarmasin daerah pemilihan Banjarmasin Tengah kembali melakukan reses dengan menggelar dialog dengan masyarakat setempat di kantor Kelurahan Pekapuran Laut, Minggu ( 26/11/17 ).
Tidak berbeda dengan masa reses sebelumnya, pada dialog dengan masyarakat, anggota dewan tetap mendapat “ menu” pertanyaan ataupun “ uneg-ueng “ yang sama, yakni masalah pemakaian tarif maksimal PDAM 10 meter kubik yang diberlakukan kepada pelanggan, masalah infrastruktur, jalan-jalan yang rusak dan belum diperbaiki, dan masalah KIP.
Soal pemakaian tarif maksimal air leding, menurut H.Jumiati, anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin dari PPP, memang sering dikeluhan.
“ Tidak hanya bubuhan pian di sini saja, ditempat lain juga demikian,” ungkapnya ketika memberikan tanggapan terhadap warga yang menghendaki penerapkan tarif minimum bisa ditinjau kembali.
Menurut Jumiati pihaknya bisa memaklumi apa yang dikeluhkan masyarakat. Apalagi kondisi perekonomian sekarang semakin sulit. Terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah cukup banyak. “ Saya berharap PDAM bisa melakukan evaluasi ulang terhadap kebijak pemakaian tarif minimum,” katanya.
Saat ini PDAM, ungkap Jumiati, Direktur Utamanya hanya dijabat petugas pelaksana ( Plt ). Dengan demikian, pihak PDAM belum bisa melakukan evaluasi ulang. “ Mudahan, setelah ada pejabat Direktur Utama yang definitif, masalah keluhan masyarakat akan kami sampaikan, dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi,” katanya.
Tarif 10 meter kubik yang diresahkan warga juga langsung di jawab oleh Anggota Komisi II, Hj.Jumiati, katanya tarif tersebut masih tidak mutlak untuk warga Kota Banjarmasin karena, masih banyak warga yang ekonominya menengah kebawah mengalami kesulitan dengan tarif tersebut, dan Dari pihak PDAM sendiri akan melakukan Evaluasi ulang,tetapi ada kendala dimana Direktur PDAM yang sekarang hanya PLT semetara belum memiliki pimpinan definitif yang bisa mengubar atau merevisi ulang aturan yang berlaku.
Terkait masalah infrastruktur yang selalu dipertanyaan dalam setiap kali reses anggota dewan, menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Faisal Hariyadi bisa dimaklumi.
“ Setiap reses, saya selalu mendapat keluhan jalan rusak, dan tidak diperbaiki,” kata Sekretaris DPD PAN Kalsel itu.
Soal infrastruktur, kata Faisal, pihaknya selalu mempertanyakan kepada pihak terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Banjarmasin.
Dan dalam rapat kerja dengan pihak eksekutif ( pihak pemerintah ) disebutkan kerusakan jalan Banjarmasin Tengah hanya 2%. Ternyata itu tidak benar.
Dari reses yang mereka lakukan di daerah ini, kondisi kerusakan jalan cukup banyak.
Faisal berharap keluhan masyarakat tentang jalan rusak, dan drainase agar secepatnya dilakukan perbaikan. Untuk yang belum ada drainasenya segera dibangun.
Kepada Faisal, Maksum warga RT 11 Kelurahan Pekapuran Laut meminta sungai yang ada di sana kembali dikeruk ulang. Sebab pengerukan sungai yang dilakukan sebelumnya hanya bagian tengahnya saja, dan bekas sampah kerukan hanya ditaruh di pinggir sungai. “ Seharusnya di buang ke daratan atau TPA,” kata Maksum.
Kepada wartawan AKTUAL online, Faisal membenarkan pengerukan sungai di Pekapuran Laut kurang sempurna.
“ Seharusnya sampah kerukan itu diangkat, bukan disisihkan kesamping sungai, “ katanya seraya menambahkan, akibat tidak diangkat, sehingga terjadi pendangkalandi bantaran sungai,” katanya.
Faisal berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) berharap bisa menyelesaikan masalah yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya pendangkalan sungai Pekapuran Laut.
SUSAH DAPATKAN KIP
Sementara itu sejumlah anak sekolah di daerah ini khabarnya dipersulit pihak sekolah untuk mendapatkan Kartu Pinta Indonesia ( KIP ). “ Ada opini di masyarakat jika pihak sekolah mempersulit siswa untuk mendapatkan KIP,” ungkap Abdullah warga RT 11 Pekapuran Laut.
Untuk itu dia berhadap anggota dewan yang hadir, terutama komisi yang membidangi masalah pendidikan, bisa memberikan pencerahan tatap cara untuk mendapatkan KIP.
Sri Nurnaningsih Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin yang menangani masalah pendidikan mengatakan, akan mengkomunikasikan masalah ini dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Dan Sri berjanji akan mengundang kedua SKPD tersebut untuk berdialog. “ Saya ingin tahu dimana letak permasalahanhya,” kata politisi Partai Demokrat itu.
Yang pasti jika ada unsur kesengajaan memperlambat soal penyaluran KIP, pihaknya minta Dinas Pendidikan memberikan sanksi tegas kepada kepada sekolah bersangkutan.
edwan muhammad
