TANAH BUMBU, aktualkalsel.com — Untuk menunjang kegiatan wisata di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya wisata religi, saat ini pemerintah setempat sedang menggodok Raperda Ekonomi Kreatif yang nantinya akan dijadikan Perda
Karena itu lah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, beberapa hari lalu, berdialog dengan pihak akademisi Universitas Lambung Mangkurat ( ULM ) untuk membahas masalah ini.
Salah satu anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang ikut pada pertemuan itu Fawahisah Mahabatan. Kepada aktualkalsel.com, dia mengatakan, perda ini nantinya akan mendukung pelaksanaan wisata di daerah ini, termasuk wisata religi.
” Cikal bakal wisata religi itu salah satunya pembangunan masjid terapung, yang peletakan batu pertamanya dilakukan belum lama tadi,” kata Fawa — begitu panggilan akrab Fawahisah Mahabatan — Minggu ( 4/4/2021 ).
Sebagai salah satu wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Fawa secara merasa bangga dengan Kepemimpinan bupati Zairullah sekarang ini.
Kenapa? tanya Fawa, karena Zairullah mampu menangkap peluang jika sektor pariwisata merupakan salah satu usaha dan peluang meningkatkan PAD daerah ini.
Memang saat ini, sektor pertambangan di daerah ini merupakan salah satu primadona usaha masyarakat. Tapi ke depan, usaha pertambangan ini akan habis karena terus digali
Sementara itu, untuk sektor pariwisata akan semakin maju dan berkembang jika dikelola dengan benar.
” Dan saya katakan, inilah kecerdasan seorang Zairullah sebagai bupati dalam menangkap sebuah peluang,” ungkap ketua Fraksi PAN DPRD kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan adanya Perda Ekonomi Kreatif nantinya, maka kedepannya akan dilakukan langkah bagaimana semua potensi pariwisata daerah bisa diinformasikan secara signifikan.
Fawa menegaskan, selama ini Tanah Bumbu hampir setiap tahunnya menggelar pesta pantai atau pesta laut, yang hampir dikunjungi ribuan orang datang dari berbagai daerah dan lokal.
Tapi apa yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Promosi pariwisata tidak mengena secara keseluruhan seperti di Bali.
Dan apa yang dihasilkan dari Dinas Pariwisata tidak banyak mengena.
Di Bali, kata Fawa, kalau ada kegiatan yang melibatkan UMKM dalam kaitannya sektor pariwisata, mereka diwajibkan menggunakan pakaian adat Bali.
Tapi di Batulicin tidak sama sekali. ” Seharusnya, untuk lebih meningkatkan potensi ekonomi kreatif, seharusnya UMKM itu memakai pakaian ada Bugis, seperti di Bali, saat pesta laut,” demikian. * Edwan/SKR
