TANAH BUMBU, aktualkalsel.com– Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Sarasehan Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern di Pendopo Serambi Madinah pada Jumat (21/2/2025).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, M. Putu Wisnu Wardana, menegaskan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dalam mendukung kinerja pemerintahan yang lebih efektif.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, kami mengapresiasi penuh kegiatan ini. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu,” ujar Putu Wisnu.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, beserta tim pengawasan, yang memberikan wawasan mengenai strategi penguatan pengendalian intern.
SPIP tidak hanya berfungsi untuk menjaga akuntabilitas, tetapi juga untuk memastikan setiap program pemerintahan berjalan sesuai perencanaan, memiliki laporan keuangan yang terpercaya, serta menghindari penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.
“SPIP adalah instrumen kunci yang memastikan pemerintahan dapat bekerja dengan transparan, efisien, dan patuh terhadap regulasi,” tambah Putu Wisnu.
Melalui penerapan sistem ini, perangkat daerah diharapkan mampu mengoptimalkan manajemen risiko dan memperkuat pengawasan internal agar pelaksanaan program berjalan dengan lebih efektif.
Dengan pendekatan SPIP yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berupaya menyelaraskan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung program-program prioritas, seperti penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, serta penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.
“Kami berharap seluruh peserta sarasehan dapat memahami dan mengimplementasikan tata kelola serta pengendalian intern dengan lebih baik, sehingga Kabupaten Tanah Bumbu semakin maju dan berdaya saing,” ungkapnya.
Diharapkan dengan adanya sarasehan ini, pemerintah daerah semakin siap dalam mengelola kebijakan dan anggaran dengan optimal, demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Edwan
