BATULICIN, aktualkalsel.com – TP PKK Kabupaten Tanah Bumbu (Kab. Tanbu) menggelar rapat konsultasi dengan seluruh jajarannya, bertempat di Mahligai Bersujud, Kamis (03/06/2021).
Rapat tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil Rakerda ke-IX TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat konsultasi tersebut dibuka langsung Ketua TP PKK Tanbu, Hj. Wahyu Windarti Zairullah.
Pada rapat tersebut, pihak panitia tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 seperti mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, memakai masker, menjaga jarak, dan mengindari kerumunan.
Dalam sambutanya, Ketua TP PKK Hj. Wahyu Windarti mengatakan ditengah pendemi covid-19 seperti ini, TP PKK diharapkan turut berperan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 dengan turut serta mendukung program pemerintah menjalankan prokes Covid-19.
Pada kesempatan itu, Hj. Wahyu Windarti juga meminta agar menegur PKK yang tidak aktif.
“Saya minta PKK yang tidak aktif ditegur. Semua kegiatan PKK harus diikuti,” pinta Hj. Wahyu Windarti.
Sementara itu, panitia rapat konsultasi TP PKK dalam laporannya meyampaikan Rakernas TP PKK Tahun 2021 telah menghasilkan tiga bidang yakni kelembagaan, rencana kerja, dan adminsitrasi PKK yang menjadi pedoman dasar operasional dan acuan dalam pengelolaan kelembagaan, serta program kegiatan PKK dalam kurun waktu 5 tahun.
Adapun tema Rapat yaitu “Kemitraan dan sinergitas menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga berdaya dan sejahtera (Kekuarga yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya)”.
Tujuan digelarnya rapat yaitu terinformasinya kebijakan kelembagaan program dan administrasi PKK secara operasional.
Memantapkan program, menyamakan persepsi pengurus TP PKK Kabupaten maupun Kecamatan dalam meningkatkan koordinasi menuju kepada 4 pokok prioritas PKK yaitu ketahanan ekonomi masyarakat, revolusi mental, pelestarian lingkungan hidup, dan memperkuat pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya.
Rapat kali ini menghadirkan pembicara dari Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Dinas Kesehatan. Dd/Edwan.
