TANAH BUMBU, aktualkalsel.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggaungkan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Yulian Herawati, menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di Tanah Bumbu.
Bupati menyampaikan, sejak tahun 2025 pembangunan Zona Integritas kembali dicanangkan sebagai prioritas daerah. Saat ini, Pemkab Tanah Bumbu telah menunjuk empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan publik sebagai pionir pembangunan ZI, yakni DPMPTSP, Disnakertrans, RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, dan Disdukcapil.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa mulai tahun 2026 pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut saja. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan berorientasi pelayanan.
“Mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD ini saja. Saya mengundang SKPD lainnya untuk ikut membangun Zona Integritas. Jangan menunggu ditunjuk, tetapi tunjukkan inisiatif, keberanian, dan komitmen untuk beraksi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas pendampingan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pembangunan Zona Integritas.
Ia pun meminta seluruh kepala SKPD untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini secara serius dan menjadikannya sebagai titik awal perubahan birokrasi yang nyata.
“Saya minta seluruh Kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai awal perubahan nyata, bukan sekadar formalitas,” tutupnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, SE., MM, bersama tim, yang memberikan materi penguatan serta evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. ril
