Advertorial DPRD Kota Banjarmasin
BANJARMASIN, aktualkalsel.com — DPRD Kota Banjarmasin siap menjadwalkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin tahun anggaran 2020.
Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Banjarmasin pembahasan LKPJ Walikota tahun 2020 dijadwalkan mulai dari tanggal 12 sampai 14 April bulan depan.
” Selanjutnya tanggal 15 April LKPJ tahapan finalisasi, sehingga tanggal 16 April sudah diparipurnakan dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Banjarmasin dalam menyikapi LKPJ disampaikan walikota tahun anggaran 2020,” kata
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali kepada aktualkalsel.com, Jumat ( 19/3/2021 ).
Dijelaskan, sesuai tata tertib (tatib) DPRD Banjarmasin, tidak secara khusus dengan membentuk panitia khusus (Pansus). Namun pembahasannya LKPJ dilaksanakan melalui komisi-komisi terkait dengan mengundang Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sesuai mitra kerja masing-masing.
Menurutnya dalam mekanisme pembahasan LKPJ ini, kepala daerah dimana sekarang dijabat Drs Mukhyar,MAP selaku Plh Walikota Banjarmasin tidak mesti hadir. Terkecuali dianggap penting.
Matnor Ali mengemukakan, pembahasan LKPJ dalam kerangka melaksanakan salah satu fungsi dewan yaitu pengawasan (kontrol) terhadap jalannya berbagai program pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan Pemko pada tahun sebelumnya.
Ketentuan itu lanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 67 disebutkan, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Ia juga mengemukakan, amanat Undang-Undang ini sekaligus dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, efektif, efisien dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.
Menurutnya, setelah LKPJ dibahas , dewan akan memberikan rekomendasi atau sejumlah catatan penting yang diharapkan berfungsi sebagai umpan balik (feed back} atau saran untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin kedepan.
“Sejumlah catatan berupa rekomendasi dalam menyikapi LKPJ walikota nantinya disampaikan melalui rapat paripurna dewan. Dengan harapan segala kekurangan jalan pemerintahan dan pembangunan pada tahun sebelumnya dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan,” tandasnya.
Unsur pimpinan dewan dari Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan, agar pihak Pemko Banjarmasin menindaklanjuti rekomendasi atau sejumlah catatan penting yang dikeluarkan dewan dalam menyikapi LKPJ yang telah disampaikan Walikota tersebut.
” Harapan itu agar rekomendasi disampaikan dewan tidak sekedar di atas kertas. Masalahnya karena dikeluarkannya rekomendasi bertujuan demi perbaikan jalannya pemerintahan dan pembangunan kedepan, ” tandas Matnor Ali.
Meski ia mengakui, rekomendasi dikeluarkan dewan dalam menyikapi LKPJ walikota tersebut hanyalah bersifat progress report terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun tandasnya, bukan berarti dewan tak bertaring.
” Sebab ada fungsi kontrol dan fungsi budgeting yang bisa menjadi dasar dewan untuk menyikapi keseriusan setiap SKPD terhadap rekomendasi yang diberikan dewan kepada Pemko Banjarmasin,” ujarnya.
Matnor Ali menegaskan, LKPJ disampaikan walikota tidak hanya sekedar bagaimana menyampaikan dan menyusun laporan yang baik. Namun lebih dari itu ia juga sebagai perwujudan pertanggungjawaban terhadap amanat masyarakat dan Undang-Undang.
LKPJ tahun anggaran 2020 disampaikan Plh Walikota Banjarmasin Drs Mukhyar,MAP melalui rapat paripurna dewan, Kamis (18/3/2021) lalu.
Dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, SH MH ini, Plh Walikota Mukhyar yang juga Plt Sekda Kota Banjarmasin mengawali laporannya dengan menyampaikan gambaran perkembangan umum kondisi Kota Banjarmasin.
Disebutkan, jumlah pendudukan Kota Banjarmasin saat ini sebanyak 671.690 jiwa terdiri laki-laki 336.126 jiwa dan perempuan sebanyak 335.620 jiwa.
Ia juga memaparkan, laporan keuangan akhir tahun anggaran 2020. Sebelum diaudit ujarnya, realisasi seluruh pendapatan Kota Banjarmasin sebesar Rp 1 690.212.647.377,01.atau mencapai 193,27 persen dari target
Sementara belanja daerah untuk membiayai pembangunan terealisasi 1 triliun 738 miliar rupiah lebih dengan komponen belanja tidak langsung 47 persen dan belanja langsung 53 persen.
Mukhyar berharap, pembangunan di ibu kota Kalsel ini haruslah terus ditingkatkan dengan dukungan dewan, pelaku usaha serta masyarakat. MR/Yusuf
