BANJARMASIN, AKTUAL – Tidak jauh berbeda dengan reses sebelumnya, masalah penanganan infrastruktur masih menjadi keluhan masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Di daerah ini banyak jalan dan jembatan, terutama daerah pinggiran yang sudah rusak tapi belum dilakukan perbaikan.
Demikian diungkapkan Ikhwan kepada wartawan usai menghadiri reses anggota DPRD Kota Banjarmasin, dapil Banjarmasin Timur, di kantor Kelurahan Pengambangan, Minggu ( 28/10/2018 ).
Reses yang dilakukan anggota dewan, merupakan kali ketiga pada 2018. Ikhwan mengungkapkan, titian jembatan di Kampung Selong misalnya, hingga saat ini belum mendapat perhatian pemerintah.
“ Kepada anggota dewan saya mengharapkan, titian tersebut diprioritaskan untuk diperbaiki Pemko Banjarmasin,” ungkapnya.
Dalam reses dewan terungkap jika pembangunan di Kecamatan Banjarmasin belum merata.
Menanggapi masalah ini, Zainal A.Husni , anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin mengungkapkan, sebenarnya apa yang dikeluhkan warga mendapat perhatikan Pemko Banjarmasin.
“ Masalahnya, penanganan infrastruktur yang ditangani Pemko itu banyak. Bukan hanya di Banjarmasin Timur saja, tetapi seluruh kecamatan, dan anggaran juga sangat terbatas. Sehingga pekerjaannya ada yang harus diprioritaskan, dan ada yang dikerjakan belakangan,” kata politisi PKB itu.
Sebagai wakil rakyat khusunya Banjarmasin Timur, anggota dewan, selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Banjarmasin lainnya, Elly Rahmah menilai, perlu adanya keharmonisan atau sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat di Kota Seribu Sungai ini.
Apalagi menurut Elly, sapaan akrabnya, Pemko Banjarmasin telah meluncurkan program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat ( LAPOR ). Keluhan atau aduan masyarakat pun langsung dapat diteruskan kepada SKPD terkait.
“Dengan aplikasi LAPOR ini, masyarakat bisa langsung mengadukan ke pemerintah, baik itu terkait pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan yang belum merata atau hal-hal lain yang dianggap masih menjadi kendala,” jelasnya.
Politikus PAN itu mengimbau kepada pemerintah, untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar apa yang menjadi keluhan selama ini segera ditangani dan ditindaklajuti melalui program tersebut.
“ Seperti program LAPOR tadi. Sebagian masyarakat belum mengetahuinya. Kalau di lihat, program ini belum berjalan sepenuhnya, harus lebih dimaksimalkan, ” katanya.
Dengan itu, pihaknya berharap perlu adanya keseriusan dari pemerintah agar program ini berdapat diketahui dan digunakan masyarakat.
“ Untuk apa pelayanan diberikan, kalau sebagian saja yang mengetahuinya. Kalau hanya spanduk saja, tanpa adanya sosialisasi dengan baik, itu akan percuma,” tegasnya.
KELUHKAN LKS
Pada sesi tanya jawab dengan masyarakat juga terungkap kurang terjangkaunya pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk sekolah oleh orang tua murid, terutama mereka yang kurang mampu.
Sekretaris Komis IV DPRD Kota Banjarmasin, Noorlatifah mengharapkan jangan sampai sekolah memberatkan bagi siswa yang kurang mampu.
“ Kita tidak bosan menghimbau kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, untuk menyuarakan kepada sekolah-sekolah agar membantu mereka yang kurang mampu,” katanya.
Lala mengatakan, pihaknya akan terus berkordinasi dengan Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap masalah ini.
” Apabila nanti terjadi pungli dan menyalahi aturan baik itu, khususnya dibidang pendidikan, kami siap menerima laporan masyarakat. Mekanismenya, masyarakat bisa mengirimkan surat ke Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin atau secara pribadi kita siap,” ungkapnya
Anggota dewan lainnya yang mengikuti kegiatan reses diantaranya, Aulia Ramadhan Supit, Tugiatno, M.Syahrani, Johansyah, Abdul Gais, dan Awan Subarkah. Edwan Muhammad
