JAKARTA, Aktualkalsel.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Sidang Pembuktian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepada Daerah (PHP KaDa) Kota Banjarmasin, Senin (1/3/21) di Jakarta. Dalam sidang pembuktian tersebut, bertindak sebagai pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 4, Ananda dan H Mushaffa Zakir (AnandaMu). Kemudian bertindak sebagai pihak termohon yaitu KPU Kota Banjarmasin dan sebagai pihak terkait adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 2, Ibnu Sina – Arifin Noor (Ibnu-Arifin).
Pada sidang pembuktian tersebut pemohon menghadirkan 3 saksi dan 1 ahli. Sementara itu, KPU Kota Banjarmasin selaku termohon menghadirkan 1 orang saksi dan 1 ahli, sedangkan pihak terkait yaitu paslon Ibnu Sina – Arifin Noor menghadirkan 2 saksi dan 1 ahli yaitu Maruarar Siahaan. Dalam pemaparannya, Maruarar menyatakan beberapa pandangan yang sesuai dengan keahliannya.
“Bagi seorang incumbent (petahana) yang tidak terlalu buruk prestasinya selama memimpin, dia memiliki keunggulan untuk maju dalam kontestasi Pilkada secara ilmiah. Oleh karena itu menurut saya, wajar kalau incumbent memperoleh suara yang signifikan selama dia tidak memiliki catatan yang buruk, misalnya kasus korupsi,” kata Hakim MK periode 2003-2008 itu. Oleh karena itu menurutnya, kebanyakan permohonan yang dimasukkan oleh Pemohon ke MK, kebanyakan mendalilkan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif (TSM). “Padahal TSM itu, dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, meskipun sudah ada perubahan dengan Undng-Undang Pilkada yang baru UU No. 10 Tahun 2016, bahwa TSM itu harus dibuktikan secara kumulatif. Artinya setiap unsur itu harus terbukti sehingga bisa dikatakan TSM,” lanjutnya. Ditambahkannya, berdasarkan apa yang tersaji dari pemohon dan jawaban dari pihak KPU, dirinya tidak melihat adanya aspek pelanggaran unsur TSM.
“Oleh karena itu menurut saya, sepanjang apa yang tersaji oleh pemohon dan juga bukti-bukti yang saya lihat dari KPU dan jawabannya, maka saya tidak melihat unsur TSM terbukti. Dan saya berpendapat, wajar saja seorang incumbent yang tidak memiliki karakter yang berlawanan dengan harapan masyarakat, boleh menduduki jabatan itu untuk kedua kalinya,” pungkasnya. Tim
