TANAH BUMBU, aktualkalsel.com — Longsornya jalan provinsi di kilometer 171, desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanan Bumbu, Kalimantan Selatan, akibat dari aktivitas pertambangan yang menambang hanya beberapa meter dari jalan menjadi tranding topik nasional.
Beberapa media nasional dan lokal Kalimantan Selatan banyak memberitakannya. Apalagi jalan ini banyak menyambungkan ke sejumlah daerah tetangga, seperti Banjarmasin, Tanah Bumbu, Samarinda, Balikpapan.
Namun yang menjadi sasaran dari longsornya jalan ini, Pemkab Tanah Bumbu, khususnya Zairullah Azhar selaku bupati setempat.
” Saya kerap diserang Nitizen, dan mendapat sumpah serapah, padahal itu wewenang pusat dalam memberikan izin tambang, kita yang tahu kondisi daerah tidak dilibatkan,” kata Bupati Zairullah kepada sejumlah wartawan, Selasa ( 11/10/2022 ).
Namun sebagai pemimpin dan menjadi orang nomor satu di Kabupaten Tanah Bumbu, Zairullah memaklumi sikap para penghujat. Masalahnya, mereka kurang tahu, siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.
Karena kerusakan jalan cukup parah, mereka ( Nitizen, red ) hanya bisa menyalahkan saja.
” Dan kalau mereka tahu jika izin tambang itu kewenangan pusat, saya yakin mereka tidak menghujat, seperti saat ini,” ungkap Zairullah sambil tersenyum.
Sebagai pemimpin publik, Zairullah memahami jika ada masyarakat yang selalu mengkritik nya, soal longsornya jalan di desa Satui Barat, padahal dua bulan sebelum longsor ia sudah meminta aktivitas tambang dihentikan.
” Jangan saya, Presiden Jokowi saja banyak yang mengkritik, namun beliau menerima dengan senyum mengatasinya, ini negara demokrasi. Jadi pemimpin, itulah salah satu resikonya, siap dikritik” kata bupati.
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa ( 11/10/2022 ), melakukan pembangunan jalan alternatif sepanjang 2,5 kilometer didekat lokasi jalan longsor di desa Satui Barat, Kecamatan Satui.
Saat jumpa pers dengan wartawan, Selasa, didampingi Sekda Ambo Sakka, anggota DPRD Tanah Bumbu Hasanuddin, Kadiskominfo Ardiansyah, Zairullah menjelaskan, untuk membangun jalan alternatif diperlukan dana sekitar Rp5 Miliar yang diambil dari APBD Tanah Bumbu.
Pembangunan jalan alternatif, menurut Bupati Zairullah, karena pihak dari Balai Jalan Nasional tidak mau memindahkan jalan longsor tersebut, atau membuat jalan alternatif.
Mereka ( Maksudnya Balai Jalan Nasional,red ) tetap mempertahankan.
” Jalan itu, yang punya wewenang Balai Jalan Nasional bukan Pemkab Tanah Bumbu,” katanya.
Sementara itu, Sekda Ambo Sakka menambahkan, perlu masyarakat tahu, jika jalan alternatif itu dibangun tidak bekas jalan longsor, tapi lokasi lain. ” Jalan alternatif dibangun Pemkab Tanah Bumbu sendiri, bukan dari Balai Jalan Nasional,” demikian Ambo Sakka. Desy/Edwan
