JAKARTA, aktualkalsel.com – Ketua PGRI Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Amiluddin, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para guru, terutama guru honorer dan guru di sekolah swasta.
Hal ini ia sampaikan dalam wawancara dengan awak media di sela-sela persiapan Pelantikan Satuan Musyawarah Nasional APKS PB PGRI di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Amiluddin menyoroti kebijakan distribusi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menurutnya masih belum menyentuh sektor pendidikan swasta. Ia berharap pemerintah pusat dapat memperluas cakupan programnya agar sekolah swasta juga mendapatkan dukungan, terutama dalam bentuk pelatihan dan peningkatan kesejahteraan bagi para gurunya.
“Kami berharap dalam agenda ini, selain membahas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan memberikan masukan kepada pemerintah, juga ada perhatian khusus terhadap pendistribusian guru P3K. Sekolah swasta seharusnya bisa disentuh dan diberikan dukungan oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, hingga kini, banyak guru di sekolah swasta yang belum mendapatkan hak yang layak, termasuk pelatihan dan kesejahteraan yang memadai.
“Kalau tidak ada pelatihan bagi mereka, kasihan para guru swasta ini. Mereka sudah berjuang untuk mencerdaskan bangsa, tetapi di sisi lain, banyak yayasan yang tidak memiliki sumber daya cukup untuk memberikan kesejahteraan yang layak bagi para gurunya. Maka, sudah selayaknya pemerintah turun tangan untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada mereka,” tegas Amiluddin.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan yang melarang pembayaran honor bagi guru honorer yang tidak masuk dalam database P3K. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tantangan besar bagi kesejahteraan para guru yang selama ini mengabdi di sekolah negeri maupun swasta dengan gaji yang sangat minim.
“Saat ini, ada guru honorer yang hanya menerima gaji Rp300 ribu per bulan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Namun, yang menjadi masalah utama adalah mereka yang tidak masuk dalam database P3K, karena berdasarkan aturan dari Mendagri, mereka tidak diizinkan menerima pembayaran honor dari pemerintah. Ini yang sedang kami perjuangkan,” jelasnya.
Amiluddin menegaskan bahwa PGRI akan terus berjuang agar seluruh guru di Indonesia, termasuk yang tidak masuk dalam skema P3K, tetap mendapatkan hak-hak mereka. Ia berharap ada solusi konkret dari pemerintah agar guru-guru honorer, khususnya di sekolah swasta, tidak lagi mengalami ketidakpastian dalam kesejahteraan mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa perjuangan ini terus berjalan, agar seluruh guru di Indonesia mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki martabat dalam profesinya. Karena jika guru tidak dihargai dan diperhatikan, bagaimana mungkin kita bisa mencetak generasi bangsa yang berkualitas di masa depan?” pungkasnya.
Dengan adanya pertemuan nasional ini, PGRI Tanah Bumbu berharap ada kebijakan yang lebih inklusif untuk guru honorer dan swasta, sehingga mereka bisa mendapatkan perhatian yang setara dengan guru-guru di sekolah negeri. kompassindo.com/edwan
