TANAH BUMBU, aktualkalsel.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Bumbu bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat koordinasi dalam mendukung optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum, khususnya dalam mengawal program pembangunan strategis di daerah.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Konsolidasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intelijen) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Aula Adhyaksa Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Senin (10/8/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Priatmaji Dutaning Prawiro, mengikuti kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani.
FGD mengangkat tema optimalisasi peran intelijen penegakan hukum sebagai sistem pendukung atau supporting system dalam menyukseskan program strategis nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Selain memperkuat fungsi intelijen, forum tersebut juga menjadi wadah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga legislatif daerah dengan Kejaksaan.
Dalam pembahasannya, fungsi intelijen ditekankan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini, menghimpun informasi, memetakan berbagai persoalan serta mendukung pengamanan pembangunan strategis di daerah.
Sinergi antara Kejaksaan dan DPRD dinilai penting untuk mengantisipasi potensi persoalan sejak awal sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang lebih efektif antara unsur legislatif dan aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika yang dapat memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu juga disampaikan harapan agar hubungan kelembagaan antara Kejari Tanah Bumbu dan DPRD semakin kuat.
“Semoga dengan koordinasi dan kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dengan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu semakin erat dan solid,” katanya.
Melalui forum tersebut, sinergi lintas lembaga diharapkan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang berjalan sesuai ketentuan sekaligus mengantisipasi berbagai potensi permasalahan sejak dini.
