BATULICIN, aktualkalsel.com — Masalah pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat Tanah Bumbu terus “diplintir” . Seolah-olah Pemkab sudah tidak perduli lagi dengan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Padahal itu bohong dan dijadikan isu murahan untuk mendapat simpati masyarakat salah satu paslon peserta pilkada.
” Bohong, tidak benar kalau pelayanan kesehatan kepada masyarakat dihentikan dan alokasi dana Rp65 miliar atas perjuangan partai tertentu, ” kata Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Sudian Noor kepada wartawan, belum lama ini.
Seperti diketahui,
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada rapat paripurna, Jumat (27/11/2020), menyetujui alokasi dana untuk pelayanan kesehatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp65 miliar.
Namun disayangkan ada oknum tertentu yang mengatakan, dana sebesar itu bisa direalisasikan atas dukungan tiga partai yang ada di lembaga itu.
Jika ditotal jumlahnya mereka hanya dua fraksi. Sementara di DPRD Tanah Bumbu ada lima fraksi terdapat lima fraksi, yakni PKB, Golkar, Amanat Demokrat, Gerindra, dan PDIP.
” Orang yang mengklaim jika hanya partai tertentu yang menggolkan anggaran kesehatan sebesar Rp65 miliar, boleh dibilang melakukan pembodohan terhadap masyarakat,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Tanah Bumbu Hasanuddin didampingi Ketua Fraksi Golkar Andi Asdar Wijaya kepada wartawan, Sabtu ( 28/11/2020 ).
Oknum yang mengaku hanya tiga partai yang menggolkan anggaran kesehatan dinilai tidak mengerti bagaimana tatacara keputusan yang keluarkan lembaga ini. Meski oknum ini pernah menjadi anggota DPRD — hanya sebentar — dan bupati Tanah Bumbu.
” DPRD ini kan kolektif kolegial, masa hanya mereka sendiri yang bahas anggaranya,” tegas Ketua DPC PKB Tanah Bumbu Bumbu itu.
Hasanuddin menyayangkan soal pelayanan kesehatan masyarakat dibawa ke ranah politik.
Jika niatnya sama-sama ingin mensejahterakan kesehatan masyarakat seharusnya duduk bersama. Jangan mencari pembenaran dengan membodohi masyarakat, dan memplintirnya.
” Saya tegaskan sekali lagi,selama ini mereka terus melakukan pembodohan kepada masyarakat soal pelayanan kesehatan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Amanat Demokrat, Fawahisah Mahabatan merasa heran dengan pihak yang mengklaim besaran alokasi dana untuk pelayanan kesehatan dari pihaknya.
Fawahisah menegaskan, orang yang mengklaim itu, paham tidak, dari mana saja dana alokasi sebesar itu?
Sejak dulu pelayanan gratis sudah lama dilaksanakan, hanya saja namanya saja yang berubah-ubah.
Seperti yang dirilis aktualkalsel.com sebelumnya, Bupati Tanah Bumbu, H. Sudian Noor, mengatakan program kesehatan gratis bagi warga miskin dan peserta BPJS kelas 3 masih berlaku.
Hanya saja namanya yang dulunya jamkesda kini menjadi jaminan kesehatan nasional (JKN), sesuai instruksi presiden Joko Widodo.
“Program kesehatan gratis tidak pernah dihentikan maupun diputus. Hanya saja namanya berubah menjadi JKN, bahkan dana pendamping juga ditanggung Pemkab,” tegasnya.
Sudian menjelaskan, tahun ini pemkab mengalokasikan JKN sebesar Rp18, 2 miliar, ditambah dana pendampingnya sebanyak Rp. 11, 7 miliar, totalnya hampir Rp30 miliar.
Sudian sangat menyayangkan ada pihak yang menyebarkan informasi sesat menyesatkan,jika pemkab tidak lagi menganggarkan program kesehatan gratis.
“Saya kaget, dan aneh ada yang ngomong pemkab tidak lagi mengalokasikan anggaran itu, padahal dia sendiri terlibat dalam pembahasan dan penyusunan anggarannya,” ucap Sudian Noor.
Menurut Sudian, alokasi anggarannya jelas. Bahkan hingga saat ini untuk BPJS masih tersedia Rp 2,5 miliar dan cukup mengakomodir sampai akhir tahun.
“Sampai Nopember sudah 48.678 jiwa yang di bayarkan pemerintah daerah. Kemudian yang dari APBN 54.576, total 105.506 jiwa. Sedangkan warga yang kurang mampu cuma 50 sampai 50 ribu jiwa saja, jadi ini sudah melampaui target,” ungkapnya. Edwan/SKR
