BANJARMASIN, aktualkalsel.com — Walikota Banjarmasin dua periode Ibnu Sina saat ini sedang menjadi “rebutan” para pengurus DPD Partai Demokrat Kalsel dan DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin.
” Saya ingin menarik beliau ( maksudnya Ibnu Sina ) di kepengurusan DPD Partai Demokrat, dan menempatkannya sebagai salah satu petinggi di partai,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel Rusian kepada aktualkalsel.com, Rabu lalu, usai pelantikan Ibnu Sina – Arifin Noor sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin periode 2021 – 2024.
Hanya saja yang menjadi masalah, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono juga menginkannya.
Sebelum menjadi kader Demokrat, Ibnu Sina, merupakan kader PKS. Namun pada pilkda 2020 lalu, dia hijrah ke Demokrat.
Alasannya, tidak didukung oleh partai PKS. PKS lebih condong memilih lawannya di Pilkada, Mushafa Zakir, yang posisi sebagai calon wakil walikotanya Nanda, yang dua kali kalah di MK ketika bersengketa.
Pada pilkada 2020 lalu, Ibnu Sina – Arifin Noor diusung, Partai Demokrat, PKB, dan PDI-P.
Sekarang, Ibnu Sina sudah menjadi kader Demokrat hanya saja, belum masuk struktur kepengurusan baik di provinsi maupun di Banjarmasin.
Bagaimanapun tanggapan Bambang Yanto, selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin?
Menurut Bambang Yanto, sebagai ketua partai dan anggota DPRD Kota Banjarmasin, tidak mempermasalahkan Ibnu Sina nantinya ditempatkan.
” Bagi saya pribadi, mau ditempatkan di kepengurusan Partai Demokrat provinsi atau Banjarmasin, tidak masalah,” ungkapnya.
Untuk menjadi pengurus Partai Demokrat, harus mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Demokrat.
Dan, pihaknya sendiri belum sempat mengajukan permohonan Ibnu Sina ke DPP karena tersita waktu saat Ibnu Sina bersengka di MK dua kali. Ditambah gubernur juga yang digugat ke MK. SKR/Edwan
