MAGELANG, aktualkalsel.com — Magelang Retreat 2025 yang diikuti oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia, pada hari ke 6, diisi dengan jadwal padat yang meliputi paparan, pengarahan, dan diskusi.
Menurut jadwal yang dirilis olah Sekretariat Magelang Retreat, acara dimulai dengan sarapan pagi di tenda masing-masing pada pukul 06.00 WIB, Bupati Tanbu Andi Rudi Latif bersama para peserta kemudian bergerak ke Ruang Sudirman untuk mengikuti paparan oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Kepala Badan Haji, M. Irfan Yusuf dan moderator oleh Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo.
Dalam paparannya, Menteri Kebudayaan menyampaikan tentang pentingnya melestarikan budaya dan warisan budaya di daerah masing-masing. Sementara itu, Kepala Badan Haji menyampaikan tentang pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah di Indonesia.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus semakin kuat dalam mendukung pengembangan kebudayaan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia, khususnya kita di daerah,” ujar Bupati Andi Rudi Latif atau Bang Arul, usai menyimak pemaparan itu.
Dia kembali menegaskan, materi yang diserap oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kepala daerah dalam menghadapi tantangan dan peluang di daerah masing-masing serta diharapkan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi hajat orang banyak.
Kegiatan kemudian dilanjutkan Pada pukul 09.30 WIB, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan memberikan pengarahan langsung kepada para Kepala Daerah.
Dalam arahannya, Wapres Gibran menyampaikan materi terkait konsolidasi, sinkronisasi, serta akselerasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mensukseskan program Asta Cita Prabowo.
Wapres Gibran juga membagikan pengalaman dan strategi yang dapat diterapkan oleh Kepala Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang selaras dengan visi nasional.
Kemudian, pada pukul 11.00 WIB, dilanjutkan dengan paparan oleh Menteri HAM dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan sertifikasi halal.
Menteri HAM menyampaikan bahwa perlindungan HAM merupakan salah satu prioritas pemerintah. “Pentingnya perlindungan HAM harus menjadi perhatian kita semua,” kata Menteri HAM, Natalius Pigai.
Sementara itu, Kepala BPJPH menyampaikan bahwa sertifikasi halal juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kesadaran masyarakat akan produk halal. “Sertifikasi halal bukan hanya tentang label, tapi tentang kualitas dan kepercayaan,” kata Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah yang memoderasi diskusi tersebut juga menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas daerah dan peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. ril
