TANAH BUMBU, aktualkalsel.com – Sidang paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu kembali mengemuka dalam pembahasan Raperda Laporan Pertanggung jawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Sidang yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD tersebut, pada Kamis (8/6/2023), dihadiri oleh Anggota DPRD, SKPD, dan Forkopimda.
Dalam sesi pembahasan, Fraksi PDIP yang diwakili oleh Abdul Rahim menyampaikan apresiasi terhadap capaian laporan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2022. Rahim menyebutkan bahwa realisasi belanja daerah telah mencapai 97 persen dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, Fraksi PDIP juga memberikan catatan terkait depisit anggaran dan beberapa program yang belum sepenuhnya terealisasi. Dalam sidang paripurna ini, Fraksi PDIP berharap agar pada tahun 2023, semua program prioritas dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andre Maulani, menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi yang secara konseptual berhubungan dengan kepentingan rakyat sebagai pemberi mandat, baik bagi eksekutif maupun legislatif.
Selain sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran, laporan pertanggungjawaban ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap capaian kinerja program pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.
Ketua DPRD Tanah Bumbu juga menekankan pentingnya laporan ini sebagai referensi dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan tahun 2023. Hal ini harus dilakukan dengan penyesuaian kapasitas fiskal guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selama sisa tahun 2023.
“Tahapan terakhir LPj kami agendakan paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi akan dijawab nanti saat pendapat akhir fraksi,” tambahnya.
Sidang paripurna tersebut memberikan dorongan yang kuat untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Tanah Bumbu. Harapannya, evaluasi yang dilakukan terhadap LPj APBD TA 2022 akan membawa perbaikan yang signifikan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran di masa mendatang. Edwan
