TANAH BUMBU, aktualkalsel.com— Bupati Tanah Bumbu Abah Zairullah Azhar kecewa tentang penurunan peringkat stunting di daerahnya berdasarkan data dari Survey Kesehatan Indonesia (SKI) bedasarkan terbaru.
Tanah Bumbu yang semula menduduki urutan kedua dalam penanganan stunting disebut turun peringkat ketujuh.
Dia tidak percaya ditengah gencarnya penanganan stunting di Bumi Bersujud ini malah membuat peringkat turun.
Abah Zairullah menganggap hasil data dari yang dikeluarkan itu tidak sesuai. Awalnya hanya 16,01 persen justru sekarang menjadi 25,01 persen sehingga ia mempertanyakan perubahan drastis tersebut.
“ Saya kan dokter, ya ada riset mempelajari dan ada persoalan yang mendasar harus diklarifikasi. Pertama saya pertanyakan bagaimana hasil bisa menjadi 25,01 persen stunting kita,” kata Zairullah di ruang rapat didampingi Sekretaris Daerah Ambo Sakka, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Yandi Noorjaya, Kadis Kominfo Al Husain Mardani.
Pihaknya selama ini, menurut Abah Zairullah, melalui pendekatan, ada survei yang dilakukan dan lansung ril di tangani oleh tenaga yang ahli dibidangnya.
Di Tanah Bumbu ini ada 27 ribu balita lebih, tapi bedasarkan hasil survey ini lansung kelapangan teman-teman Kesehatan termasuk di Puskesmas Posyandu, yang ada itu ril hanya ada 865 orang saja atau 3,21 persen.
Ini setiap bulan dilakukan penanganan sehingga pihaknya yakin data tersebut tidak sesuai dengan yang dikeluarkan SKI.
Ketika ada data seperti ini, maka menjadi pertanyaan besar bagi kami. Pihaknya, jelasnya, tidak melakukan survey dengan mengambil sampling saja tetapi memang benar-benar ril.
“Saya sebagai Bupati merasa keberatan, tidak terima ini atas hasil survei yang dilakukan 2023 oleh Survey Kesehatan Indonesia (SKI) bedasarkan metode sampling dan tenaga yang digunakan juga perlu di pertanyakan,” ungkapnya.
Dia menegaskan, Pemerintah daerah bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah dan punya data setiap bulannya bukan satu tahun sekali.
“ Memang orang kesehatan yang turun langsung ke lapangan, ril mereka melakukan. Tim kordinasi dengan Kepala Desa, Kader Posyandu PKK, Lintas Sektor dan hasilnya 3,01 persen. Sehingga menjadi pertanyaan besar ketika dikatakan 25 persen,” tegas Abah Zairullah.
Data yang disampaikan terkesan Pemerintah Daerah, Kepala Desa, RT dan tenaga kesehatan tidak bekerja. Padahal, selama ini orang kesehatan mulai dari Kader Posyandu, PKK bahkan Kepala Desa Lurah sampai dengan RT yang memantau langsung melakukan penanganan. hdy/Edwan
