AMUNTAI, aktualkalsel.com – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) resmi ikut serta bersama 28 Kabupaten/Kota se- Indonesia yang menerapkan aplikasi layanan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah)
Hal tersebut ditandai saat Plt Bupati HSU H Husairi Abdi hadir dalam kegiatan penandatanganan memorandum of Understanding (MoU) penyataan komitmen Puja Indah bersama 28 Kabupaten/kota se- Indonesia dengan Kepala Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri secara virtual, Jum’at (26/11/2021)
Husairi Abdi mengaku menyambut baik program dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam upaya mendorong peningkatan pelayanan publik menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada Depdagri khususnya Badan Litbang Depdagri. Kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya semua aplikasi tersebut, semoga bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat
Kabupaten HSU, ” kata Husairi yang didampingl Kepala Dinas Kominfo HSU, Adi Lesmana dan Kepala Bappelitbangda HSU Ina Wahyudiati.
Diketahui, aplikasi Puja Indah sendiri merupakan aplikasi layanan pemerintahan berbagi pakai, berbasis data input yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk mempercepat layanan pemerintahan melalui layanan elektronik dalam satu platform layanan.
Sementara dalam kesempatannya, Kepala Badan Litbang Kemendagri Ahmad Fatoni mengatakan, kegiatan ini merupakan komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk bisa mendorong peningkatan pelayanan publik menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan mempunyai daya saing yang kuat serta untuk kemajuan yang terus meningkat.
“Terima kasih kepada Bapak Ibu, Bupati, Walikota yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki pelayanan publik kita untuk terus meningkatkan kesejahteraan bersama-sama,” ucap Fatoni secara virtual dari aula BPP Kemendagri di Jakarta.
Dikatakan, saat ini aplikasi ini terus dikembangkan, yang mana pada tahun 2018-2019 sebanyak 71 daerah telah yang menandatangani komitmen.
Sedangkan saat ini, sebanyak 28 pemerintah daerah telah melakukan hal serupa dari total 54 daerah yang mengajukan minat atau melanjutkan ingin menggunakan aplikasi berbagi pakai yang bisa digunakan oleh daerah secara gratis cuma-cuma.
“Melalui hal ini Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah namun dengan prinsip-prinsip efektif, efisien dan akuntabel, pemerintah daerah tidak perlu membuat aplikasi baru terkait dengan aplikasi yang sudah ada,” jelasnya.
Selain itu, Fatoni juga berharap dengan adanya komitmen ini dapat menjadikan parameter dalam mengukur kinerja secara transparan pemerintahan daerah serta mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. dis/edwan
