BANJARMASIN, aktualkalsel.com – Selama bertahun-tahun sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang advertising ternyata belum membayar pajak reklame kepada Pemkot Banjarmasin.
Ada 17 perusahaan Advertising yang menurut Badang Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin masih memiliki utang pajak reklame dengan total mencapai Rp 202 juta.
Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan Pajak Bakeuda Banjarmasin Budi menyebutkan, sejak 2010 hingga 2012 silam, penarikan pajak reklame dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Banjarmasin.
Dari limpahan kewenangan yang diserahkan Dinas Pekerjaan Umum lanjut Budi tercatat 17 perusahaan advertising mulai 2010 hingga 2012 belum membayar pajak alias terutang pajak.
“Hingga saat ini semua perusahaan itu tidak jelas lagi keberadaannya. Kami masih menelusuri jika masih memungkinkan penagihan, akan kami lakukan demi menambah PAD,” ucap Budi. Rabu (5/8/2020).
Pihaknya, jelas Budi, memastikan akan memblacklist 17 perusahaan yang masih terutang pajak dengan Pemkot Banjarmasin jika tidak ada langkah konkret penyelesaian utang pajak.
“Kami sudah sampaikan kepada Komisi II DPRD terkait pemasukan PAD saat ini dan juga beberapa perusahaan yang belum menyetorkan pajak reklame,” terangnya.
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Faisal Hariyadi berjanji akan mempelajari semua data perusahaan yang dinyatakan tidak membayar pajak reklame sejak 2012 silam.
Hal ini sangat penting lanjut Faisal, mengingat sekecil apapun pemasukan kas daerah yang bersumber dari pajak atau retribusi, harus mendapat perhatian maksimal dari Pemkot Banjarmasin, terlebih disituasi sulit seperti ini.
“Sekecil apapun pemasukan PAD harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Apalagi situasi seperti ini, target PAD turun drastis 30 persen dampak pandemi Covid 19,” terangnya.
Faisal juga meminta kepada Pemkot Banjarmasin untuk terus menggali dan memaksimalkan semua potensi PAD yang ada, di samping memaksimalkan semua pemasukan yang sudah ada.
“Kami mendorong pemerintah harus mampu mengembangkan potensi penambahan PAD dari sektor lain. Tahun ini jangan sampai PAD terjun bebas karena Covid 19. Harus ada inovasi agar PAD Banjarmasin tetap maksimal,” tutupnya. Edwan/RK
