TANAH BUMBU, aktualkalsel.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu resmi menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pengelolaan sampah berkelanjutan, Kamis (5/2/2026) di Jakarta.
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif bersama Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati. Kerja sama ini memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup, khususnya sektor persampahan dan limbah.
Bupati Andi Rudi Latif menegaskan pengelolaan sampah memegang peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menyebut persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
“Kami meyakini pengelolaan sampah merupakan pintu masuk yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup sekaligus sebagai bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap target nasional pengelolaan sampah dalam RPJMN 2025–2029,” ujar Andi Rudi Latif.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut selaras dengan visi pembangunan Tanah Bumbu yang menekankan penataan kota dan pembangunan desa berkelanjutan. Pemerintah daerah juga terus mendorong kebijakan berbasis tata ruang dan perlindungan lingkungan.
Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Pemkab Tanah Bumbu dalam memperkuat program perlindungan lingkungan. Menurutnya, tantangan lingkungan yang semakin kompleks membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Tanah Bumbu untuk mendorong kemajuan dan pembangunan melalui sinergitas program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” kata Rosa Vivien Ratnawati.
MoU ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap kolaborasi lintas sektor tersebut mampu melahirkan kebijakan konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat Tanah Bumbu.
