TANAH BUMBU, aktualkalsel.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur. Kegiatan ini dilaksanakan pada 9–10 Februari 2026 di Hotel Ebony Batulicin bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebanyak 80 PPPK Gelombang I Angkatan 1 dan 2 Tahun 2026 dari berbagai perangkat daerah mengikuti kegiatan tersebut. Orientasi dirancang sebagai pembekalan awal guna memperkuat pemahaman peserta terhadap peran, fungsi, serta tanggung jawab sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyatakan kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, PPPK memiliki posisi penting dalam mendukung jalannya birokrasi dan pelayanan publik.
“PPPK adalah bagian dari sistem pemerintahan yang harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar mampu menjawab tantangan pembangunan,” ujar Andi Rudi Latif.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas ASN sejalan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029. Pemerintah daerah menargetkan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab.
Dalam orientasi tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai nilai dasar ASN, etika birokrasi, serta strategi peningkatan kinerja. Salah satu pemateri utama, Prof. Murtir Jeddawi dari Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Tanah Bumbu, menekankan pentingnya pola pikir adaptif di tengah dinamika pemerintahan.
Menurutnya, PPPK tidak cukup hanya memahami regulasi, tetapi juga harus memiliki orientasi hasil dan kemampuan berinovasi dalam pelayanan publik.
“ASN dituntut berintegritas, beretika, dan memiliki kompetensi yang kuat agar mampu memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah,” jelasnya.
Melalui orientasi ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap para PPPK mampu menjalankan tugas secara optimal, memperkuat kinerja organisasi, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah optimistis pembekalan ini akan melahirkan aparatur yang profesional dan siap mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif serta akuntabel. ril
