JAKARTA, aktualkalsel.com — Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga kecamatan.
Dalam pembacaan putusan soal sengketa Pilkada Kota Banjarmasin Desember 2020 lalu,
yang diajukan pasangan calon nomor urut 04 yakni Ananda dan Mushaffa Zakir.
Adapun putusan tersebut diucapkan, Ketua MK Anwar Usman mengatakan, mahkamah memiliki pendapat sejumlah TPS harus melakukan PSU.
Dari tiga kelurahan yang melaksanakan PSU, terdapat sekitar 30 ribu Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan total 80 TPS di 3 Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan.
Dengan rincian, Murung Raya 23 TPS, Kelurahan Mantuil 29 TPS dan Basirih Selatan 28 TPS.
” Kami sebagai tim kuasa hukum Paslon 02 ( Ibnu Sina – Arifin ) lapang dada menerima keputusan ini,” kata Ketua Tim Hukum Paslon 02, Imam Satria Jati, pada jumpa pers di Best Western Kindai Hotel Banjarmasin, Senin (22/03/21)
Kepada awak media, Imam Satria Jati bersyukur atas putusan tersebut, dan akan menghormati serta mengikuti keputusan MK. Dan mereka siap melaksanakan putusan ini.
Dan pihaknya pun optimis jika dapat meraih suara lebih10 ribu saat PSU nanti.
TIDAK ADA KECURANGAN
Imam menyampaikan, tidak ada lagi isu-isu kecurangan, karena menurutnya MK juga telah menyatakan tidak ada kecurangan. Apalagi tudingan TSM ( Terstruktur dan Masif) dari paslon 02. Semuanya tidak terbukti.
“Kami sampaikan juga bahwa, dalil-dalil yang lain tidak dapat dibuktikan, dan MK juga telah menyatakan tidak ada kecurangan itu. Oleh karenanya semoga kedepan tidak lagi ada isu-isu tersebut,” tuturnya.
Dia berharap, pelaksanaan PSU akan berjalan lancar serta menghimbau masyarakat agar dalam pelaksanaan PSU, agar dapat 100 persen mengkutinya, dan jangan golput. Tim
