BANJARMASIN, aktualkalsel.com– Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu H. Supiansyah mengikuti bimbingan teknis ( Bimtek ) di Banjarmasin, Sabtu ( 11/6/2022 ) kemarin.
Bimtek dengan tujuan pendalam tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengangkat tema Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Seperti diketahui Presiden telah mengeluarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD.
Secara umum, kata H. Supiansyah ( Yang akrab dipanggil H. Upi ), PP ini mengatur tentang bertambahnya tunjangan bagi pimpinan DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tunjangan tersebut merupakan tunjangan untuk alat kelengkapan dewan.
Didalam PP ini juga menyebut fasilitas bagi anggota DPRD juga bertambah seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Bahkan, bagi pimpinan DPRD yang tidak memakai kendaraan dinas, maka akan mendapat uang transportasi.
Sebelum PP tersebut diterapkan di daerah, maka perlu diketahui terlebih dahulu mekanismenya dan keterkaitannya dengan sistem keuangan daerah.
Jangan sampai hal ini menambah beban keuangan daerah. Jadi, hal ini harus disesuaikan kondisi atau kemampuan keuangan daerah. RSB-01/edwan
Ketua DPRD Tanah Bumbu Ikuti Bimtek di Banjarmasin
BANJARMASIN, aktualkalsel.com- Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu H. Supiansyah mengikuti bimbingan teknis ( Bimtek ) di Banjarmasin, Sabtu ( 11/6/2022 ) kemarin.
Bimtek dengan tujuan pendalam tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengangkat tema Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Seperti diketahui Presiden telah mengeluarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD.
Secara umum, kata H. Supiansyah ( Yang akrab dipanggil H. Upi ), PP ini mengatur tentang bertambahnya tunjangan bagi pimpinan DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tunjangan tersebut merupakan tunjangan untuk alat kelengkapan dewan.
Didalam PP ini juga menyebut fasilitas bagi anggota DPRD juga bertambah seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Bahkan, bagi pimpinan DPRD yang tidak memakai kendaraan dinas, maka akan mendapat uang transportasi.
Sebelum PP tersebut diterapkan di daerah, maka perlu diketahui terlebih dahulu mekanismenya dan keterkaitannya dengan sistem keuangan daerah.
Jangan sampai hal ini menambah beban keuangan daerah. Jadi, hal ini harus disesuaikan kondisi atau kemampuan keuangan daerah. RSB-01/edwan
