BANJARMASIN, AKTUAL — Restu Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap pasangan Zairullah Azhar – Zulkifli AR ( 2Z ) yang maju pada pilkada Kotabaru September 2020 mendatang merupakan kesempatan masyarakat Kotabaru untuk memilih pemimpin baru.
Didukung PDIP yang memiliki tujuh kursi di DPRD Kabupaten Kotabaru duet 2Z sudah dapat dipastikan memenuhi syarat menjadi calon bupati dan wakil Bupati Kotabaru.
” Alhamdulillah, saya bersama Pak Zulkifli sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP maju pada pilkada Kotabaru,” kata Zairullah kepada AKTUAL usai menghadiri pertemuan seluruh calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu ( 19/2/2020 ).
” Kedepan Kotabaru harus lebih baik, maju dan berkembang. Tidak tertinggal seperti sekarang,” kata Zairullah.
Untuk itu, tidak ada pilihan kecuali menghadirkan pemimpin baru di Bumi Saijaan yang kaya pengalaman dalam pemerintahan dan legislatif.
Jika dibandingkan dengan 13 kabupaten/ kota, menurut Zairullah, posisi Kotabaru saat ini berada pada peringkat paling bawah. Dan ini sangat menyakitkan, apalagi Kotabaru usia sudah hampir memasuki 70 tahun.
” Tidak ada pembangunan yang signifikan di daerah ini,” katanya.
Dibandingkan denganTanah Bumbu, pembangunan di Kotabaru jauh tertinggal, padahal daerah ini dulunya hanya sebuah kecamatan dan bagian dari Kotabaru.
Zairullah mengatakan, jika mendapat amanah masyarakat Kotabaru dia akan “berlari” mengejar ketinggalan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, dan peningkatan ekonomi.
Banyak potensi ekonomi yang bisa digali dan dikembangkan seperti perkebunan, kelautan.
Membangun semua desa, ungkap Zairullah, merupakan keharusan yang dilaksanakan jika terpilih menjadi bupati.
” Pembangunan harus dimulai dari desa – desa, sambil menata kota,” kata anggota Komisi VII DPR RI itu.
Dan yang tidak kalah pentingnya, jelas Zairullah, dia akan lebih memperhatikan, memberdayakan ASN, dan tenaga honorer.
Mereka diberdayakan untuk membantu meningkatkan pembangunan. ” Tanpa didukung ASN, honorer mana mungkin pemimpin bisa bekerja dengan baik,” katanya.
Khusus tenaga honorer, kesejahteraan mereka harus diperhatikan, terutama gaji. Ya minimal dari RP1,5 juta sampai Rp 2 juta per bulan. ” Jangan sampai gaji honorer tidak dibayar sampai berbulan-bulan,” tegas Zairullah.
Karena itulah, pada pilkada nanti, tidak tertutup kemungkinan ASN ataupun honorer ada yang memotori — secara diam-diam — mengarahkan untuk memilih pemimpin baru.
Menurut Zairullah, agar prioritaskan pembangunan berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka pihaknya akan melibatkan ulama, tokoh masyarakat, dan pemuda, dan pihak lainnya dalam perencanaannya. SKR
