TANAH BUMBU, aktualkalsel.com – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja lintas sektoral untuk membahas distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah setempat, Kamis (7/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Tanah Bumbu itu menjadi bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, dan dihadiri Ketua DPRD Tanah Bumbu Andre Atma Maulani, Wakil Ketua I DPRD Hasanuddin, Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudharma, Ketua Badan Kehormatan Abdul Rahim, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Komisi I Bobby Rahman, serta anggota Komisi II Abdul Haris.
Selain unsur legislatif, forum tersebut juga diikuti perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU se-Kabupaten Tanah Bumbu, Organisasi Angkutan Darat (Organda), serta sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMP2).
Dalam pembahasan, peserta rapat menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan distribusi BBM subsidi. Mulai dari efektivitas penggunaan barcode MyPertamina, antrean kendaraan di SPBU, hingga upaya mencegah praktik pelangsiran yang berpotensi mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Tingginya aktivitas transportasi, perkebunan, dan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Karena itu, pengawasan distribusi dinilai perlu diperkuat agar kuota BBM subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak menerima.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Tanah Bumbu menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pertamina dan pengelola SPBU. Di antaranya peningkatan pengawasan distribusi BBM subsidi, audit digital terhadap penggunaan barcode pada SPBU yang terindikasi melakukan pelanggaran, serta sinkronisasi data pengguna MyPertamina dengan data kendaraan aktif yang tercatat di Samsat.
DPRD juga mendorong penertiban kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan, larangan pengisian BBM menggunakan jerigen tanpa dokumen resmi, hingga pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan BBM yang melibatkan berbagai instansi terkait.
Selain itu, DPRD meminta laporan realisasi distribusi BBM subsidi disampaikan secara berkala kepada Komisi II sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan lembaga legislatif.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, menegaskan rapat kerja tersebut menjadi wadah koordinasi bagi seluruh pihak dalam menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi.
“Rapat kerja ini menjadi ruang koordinasi bersama untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib, tepat sasaran, dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Tanah Bumbu dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. ril
