TANAH BUMBU, aktualkalsel.com – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu meminta PT PLN (Persero) ULP Batulicin lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat gabungan komisi bersama pihak PLN, Selasa (4/8/2026).
Rapat berlangsung cukup dinamis. Sejumlah anggota DPRD menyampaikan perhatian terhadap pemadaman listrik bergilir yang dinilai telah memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keterbukaan informasi mengenai penyebab gangguan pasokan listrik.
Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, meminta PLN menyampaikan kondisi kelistrikan secara terbuka, termasuk apabila gangguan disebabkan oleh persoalan pada pembangkit.
“Jangan hanya memberikan jawaban diplomatis. Jika memang ada masalah pada pembangkit, sampaikan apa adanya agar kita bisa mencari solusi bersama,” tegasnya.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, turut menyampaikan dampak yang dirasakan akibat pemadaman. Ia mengungkapkan bahwa usaha peternakan miliknya mengalami kerugian setelah sekitar 1.300 ekor ayam mati akibat jeda perpindahan pasokan listrik ketika pemadaman berlangsung, meskipun telah menggunakan genset.
Menurut Andrean, masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai kondisi sistem kelistrikan, termasuk penyebab gangguan, kondisi pembangkit, serta perkembangan pemulihan pasokan listrik.
Menanggapi hal tersebut, Manajer PT PLN (Persero) ULP Batulicin, Azmi Muharam, menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik berkaitan dengan kendala pada sejumlah pembangkit, di antaranya PLTU Asam-Asam, PLTU Gunung Mas, dan PLTU Tanjung Power Indonesia.
PLN menargetkan kondisi sistem kelistrikan dapat kembali stabil secara penuh pada 23 Agustus 2026, seiring dengan proses perbaikan yang masih berlangsung.
Mengenai tuntutan kompensasi atas kerugian pelanggan, Azmi menyebut mekanisme pemberian ganti rugi masih mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 dan masih dalam tahap pembahasan.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, menilai dampak pemadaman listrik juga dirasakan langsung oleh sektor ekonomi, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia mendorong adanya langkah konkret dari PLN, termasuk mempertimbangkan bantuan genset bagi pelaku usaha yang mengalami dampak cukup berat. Selain itu, jadwal pemadaman juga diminta disampaikan secara jelas dan dilaksanakan secara konsisten agar masyarakat dapat melakukan persiapan.
Anggota Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, kembali menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari PLN kepada masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan ketidakpastian yang dibungkus bahasa teknis. Kami meminta PLN menyampaikan kondisi yang sebenarnya dan menunjukkan komitmen yang jelas dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Rapat gabungan komisi tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan kelistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu. DPRD berharap PLN dapat mempercepat pemulihan sistem, meningkatkan transparansi informasi, serta mengambil langkah yang mampu meminimalkan dampak pemadaman terhadap masyarakat dan dunia usaha. ril
