BANJARMASIN, AKTUAL – Anggota DPRD Kota Banjarmasin M Faisal Heriyadi mendorong kedepannya pemerintah kota setempat membuat Kartu Banjarmasin Sehat (KBS) untuk menampung warga miskin yang tidak masuk dalam jaminan kesehatan nasional.
Dikatakan politisi PAN ini di Banjarmasin, Selasa, pentingnya membuat program KBS ini kedepannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dengan akan dioperasikannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Suriansyah pada 2019 yang merupakan RSUD milik pemerintah kota.
“Jadi tidak ada lagi masyarakat miskin di daerah kita ini yang terlambat terlayani kesehatannya di RS oleh karena tidak memiliki kartu BPJS, karena mereka sudah memiliki Kartu Banjarmasin Sehat (KBS) itu,” katanya.
Menurut dia, langkah nyata bisa mewujudkan program KBS ini dengan sudah dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi warga miskin.
“Semangat Raperda ini kita buatkan untuk memastikan semua masyarakat miskin di daerah kita ini bisa tercover semuanya dalam layanan kesehatan yang mudah dan cepat,” jelas Faisal.
Faisal yang menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi warga miskin tersebut mencontohkan Kota Tanggerang Selatan, Banten, yang baik dalam pelayanan kesehatannya bagi warga miskin.
“Sangat banyak pelajaran yang kita dapat saat kunjungan ke Tangsel tersebut dalam stadi banding Pansus, bagaimana Pemkot di sana mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan bagi warga miskin yang tidak masuk dalam jaminan kesehatan nasional,” ucapnya.
Dengan memiliki dua RSUD dan puskesmas berfasilitas rawat inap, ujar Faisal, Tangsel mampu memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi warganya, utamanya yang miskin dengan gratis, tidak ada yang sampai terabaikan.
“Daerah kita juga harus bisa demikian, misalnya cukup dengan memperlihatkan KTP Banjarmasin, sudah cukup untuk mendapat pelayanan yang cepat dan maksimal serta gratis, tidak harus disibukkan lagi mengurus surat ini dan itu, semisalnya sebagai peserta BPJS,” ungkap Faisal.
Dia pun berharap, kometmen pemerintah kota untuk mengoperasikan RSUD Sultan Suriansyah pada 2019 ini benar-benar terwujud, sebab intinya di sana untuk meluluskan program KBS ini.
Namun demikian, kata dia, data tentang penerima KBS ini benar-benar harus tepat dan sesuai, sehingga tidak membebankan bagi APBD.
“Karena ini pesan dari Kementerian Hukum dan HAM saat Pansus kita melakukan konsultasi, artinya jangan sampai ada data terlapis dalam pembiyaannya,” ungkapnya.
ant/ Edwan Muhammad
