TANAH BUMBU, aktualkalsel.com – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif resmi membuka Orientasi dan Pra Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sekaligus melakukan soft launching Rumah Aksi Pembangunan, Minggu (8/2/2026) di Hotel Lotusa, Simpang Empat.
Bupati menyampaikan bahwa RKPD 2027 memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029. Menurutnya, periode tersebut menjadi fase konsolidasi, akselerasi, dan penguatan hasil pembangunan daerah.
Visi pembangunan daerah tetap diarahkan pada terwujudnya Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab. Visi itu diterjemahkan ke dalam misi penguatan kualitas SDM, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur dan wilayah, reformasi birokrasi, serta penguatan sosial, budaya, dan lingkungan berkelanjutan.
Pada forum tersebut, Bupati menetapkan tema pembangunan 2027 yakni transformasi infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik.
“Tahun 2027 adalah fase transformasi struktural, bukan sekadar melanjutkan rutinitas pembangunan,” ujar Andi Rudi Latif.
Ia merinci arah transformasi meliputi pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi yang terhubung serta inklusif, penguatan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan, dukungan bagi UMKM dan ekonomi kreatif, hingga percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.
Bupati juga menegaskan empat arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang harus diterjemahkan dalam RKPD 2027, yakni penanganan sampah terpadu melalui Gerakan Indonesia Asri, pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, serta penguatan program makan bergizi, layanan kesehatan gratis, dan pendidikan.
Sebagai tindak lanjut, ia meminta jajaran perangkat daerah memperkuat program kebersihan lingkungan dengan melibatkan pelajar, menertibkan reklame dan baliho sesuai aturan, serta memastikan program prioritas berjalan efektif.
Andi Rudi Latif menekankan bahwa setiap rupiah APBD harus berdampak langsung bagi masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola perencanaan administratif dan beralih ke pendekatan berbasis data.
“Perencanaan harus berbasis data, terintegrasi dengan penganggaran dan pengendalian, berorientasi outcome dan impact, serta selaras dengan indikator RPJMD dan nasional,” tegasnya.
Kepala perangkat daerah diminta menyusun Renja berbasis target RPJMD, menyelaraskan indikator kinerja, mengintegrasikan program prioritas nasional dan provinsi, serta memastikan kesinambungan RKPD hingga APBD.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga meluncurkan Rumah Aksi Pembangunan sebagai platform kolaborasi perencanaan dan inovasi kebijakan. Fasilitas ini difungsikan sebagai pusat koordinasi lintas sektor, laboratorium inovasi daerah, ruang partisipasi publik, serta media monitoring dan evaluasi pembangunan.
“Rumah Aksi Pembangunan ini adalah wujud komitmen Tanah Bumbu menuju governance yang kolaboratif dan modern,” katanya.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari LAN RI, BPS, Bappeda Kalsel, Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah, serta diikuti staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kabupaten Tanah Bumbu. ril
