TANAH BUMBU, aktualkalsel.com — Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan Desk Pra Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) tahun rencana 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 mendatang.
” Mengingat tahun 2025 merupakan akhir dari periodesasi Kepala Daerah tentu kita harus teliti dalam melihat semua yang menjadi target Kepala Daerah yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan,” kata Kepala Bappeda Litbang Tanah Bumbu Andi Anwar Sadat, Rabu ( 8/5/2024 ) malam.
Adapun target yang dimaksud antara lain Target Tujuan dan Sasaran, Target SPM, Target Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator Program, Indikator Kegiatan serta Indikator Sub Kegiatan.
Sadat — panggilan akrab Kepala Bappeda Litbang Tanah Bumbu —mengatakan, hal ini menjadi penting dikarenakan semua pencapaian target akan menjadi Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
Dan, menurut Sadat, sudah barang tentu kita menginginkan laporan Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan pembangunan semuanya tercapai 100%.
” Oleh karena itu kita meminta kepada seluruh Kepala SKPD agar cermat serta teliti dalam menentukan belanjanya, kita harus berorientasi kepada apa yang menjadi target bukan berorientasi hanya untuk menghabiskan belanja,” tegas Sadat.
Berkenaan dengan hal tersebut, ungkap Sadat, Tim Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam empat hari kebelakang dan beberapa hari ke depan sampai tanggal 22 Mei 2024, telah dan akan melakukan desk verifikasi Pra RKA SKPD dan akan melihat apakah belanja yang disusun oleh SKPD sudah memperhatikan semua target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan demi tercapainya semua target dan juga tersajikannya laporan pertanggung jawaban yang baik diakhir periodesasi Kepala Daerah.
Sadat juga menekankan dalam hal ada pagu indikatif yang sudah di berikan kepada SKPD masih terdapat kebutuhan anggaran dalam rangka untuk memenuhi capaian target, maka hal tersebut disampaikan kepada tim untuk dilakukan verifikasi apakah benar kebutuhan anggaran tersebut akan mendukung dalam pencapaian target dalam dokumen perencanaan.
” Yang mana kebutuhan tersebut akan kami analisis, rekapitulasi dan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan arahan selanjutnya,” jelas Sadat.
Selanjutnya sebagai informasi tambahan, bahwa dengan adanya perubahan serta penambahan sub kegiatan baru di SIPD berdasarkan Kepmendagri terbaru pemutakhiran, yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam penentuan target sub kegiatan terhadap target kegiatan dan program, maka pelaksanaan desk ini harus dilaksanakan dengan sangat teliti, sehingga memakan waktu pelaksanan desk yang cukup lama setiap SKPDnya. Edwan
