BANJARMASIN, aktualkalsel.com — Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan, Raperda Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sudah selesai dipansus tinggal diparipurnakan di DPRD Kota Banjarmasin.

” Mudahan dalam waktu dekat secepatnya pihak DPRD memparipurnakan,” kata Ibnu Sina kepada aktualkalsel.com, Minggu ( 31/10/2021 ).

Pembahasan Raperda perubahan badan hukum PDAM ini memang memakan waktu cukup lama karena banyak masalah yang dibahas, diantaranya apakah peralihan direksi dan komisaris ini langsung sesudah ditetapkan Perda ini atau menunggu jabatannya selesai.

” Nopember, insyaallah PDAM sudah memiliki badan hukum baru,” kata walikota, usai menghadiri aqiqah sekaligus tasmiyah anak Baktiansyah ( Bembi ) stafnya Ibnu Sina.

Terhadap direksi PDAM yang ada sekarang, menurut Ibnu Sina, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas mereka.
Hanya saja, jika RUPS nanti menghendaki perubahan, maka hal itu bisa saja dilakukan.

Pemko Banjarmasin dan Pemprov sebagai pemilik saham utama di Perseroda akan menambah penyertaan modalnya, dan batas dasarnya hanya Rp1 triliun.

Saat ini Pemko Banjarmasin memiliki saham di PDAM Bandarmasih sebesar 86,41 persen atau sekitar Rp416 miliar, sementara modal pemerintah provinsi 13,59 persen atau sekitar Rp65 miliar. Hingga saat ini modal dasarnya sudah hampir Rp500 miliar.

Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor yang juga hadir dalam acara aqiqah tersebut menjelaskan, sesuai dengan PP 54 tahun 2017, pada pasal 3 ayat 2 kepala daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Dan masih pada pasal 3 ayat 4, jelas Arifin Noor, huruf F menjelaskan kepala daerah punya wewenang dalam hal pengangkatan dan pemberhentian, dewan pengawasan, dan direksi.

Sementara itu, sebelumnya
Ketua Pansus Raperda Badan Hukum PDAM Bandarmasih Faisal Hariyadi mengatakan, hanya ada beberapa pasal yang perlu didiskusikan lagi dengan pemerintah kota, khususnya masalah peralihan direksi dan komisaris jika sudah ditetapkan menjadi Perseroda. Lia/A-01

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here