JAKARTA, aktualkalsel.com — Mahkamah Konstitusi (MK) meminta KPU Provinisi Kalimantan Selatan melakukan pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebab menurut majelis hakim konstitusi, ada pelanggaran Pilkada di beberapa TPS tersebut.

Seperti dikutip dari Kompas.com, keputusan itu mengemuka setelah MK memutuskan menerima sebagian dari gugatan pasangan calon Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana terkait sengketa hasil Pilkada Kalsel 2020.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020,” demikian tertulis dalam putusan MK, Jumat (19/3/2021).

Dalam putusan itu, MK juga menjelaskan beberapa TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang.

“Seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin),” bunyi putusan itu.

KPU Kalsel juga diperintahkan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK baru untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kompas/Edwan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here